Realisasi itu akan terwujud, jika rancangan peraturan daerah (Raperda) PKL digedok menjadi perda PKL. Perda inisiatif itu akan menyiapkan sejumlah solusi kongkrit untuk mengatasi menjamurnya jumlah PKL di Sidoarjo. "Ini semua untuk kebaikan PKL yang ada," ucap Warih Andono Selasa (24/9/2013).
Politisi Partai Golkar itu menandaskan, Perda inisiatif yang digagas komisi A ini bertujuan menata keberadaan PKL yang membludak di Kabupaten Sidoarjo. Penataan PKL diperlukan karena sejumlah PKL dinilai mengganggu ketertiban umum dan keindahan kawasan kota.
"Ini semua untuk menghindari usaha PKL dalam mengaisi rejeki, menempati lahan yang notabene fasilitas umum. Makanya diperlukan penataan yang baik," harap Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.
Solusi untuk menata PKL itu, perda itu akan meminta Pemkab Sidoarjo untuk menyiapkan lahan bagi PKL. Harapannya lahan yang disiapkan itu bisa menjadi sentra-sentra kuliner di Sidoarjo. Sehingga bisa menjadi lokasi wisata kuliner dan menjadi jujukan masyarakat yang ada.
Warih berharap pembahasan raperda PKL ini bisa tuntas tahun ini. Saat ini draf raperda itu masih dibahas di Badan Legislatif (Banleg) DPRD Sidoarjo. Jika pembahasan sudah tuntas, maka akan disahkan lewat rapat Paripurna DPRD Sidoarjo.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sidoaejo H Abdul Kolik menyampaikan pentingnya sinergitas antar SKPD dalam penataan PKL. Karena keberadaan PKL sebenarnya di butuhkan oleh masyarakat juga.
“PKL itu memberi manfaat ke masyarakat umum dan keberadaannya harus di kelola dengan baik. Perspektifnya bukan penertiban, melainkan penataan yang bagus," terang politisi PKB itu.
