slider top

[5] [true] [slider-top-big] [Slider Top]
You are here: Home / PKS Tepis Adakan Perlawanan Ke KPK

PKS Tepis Adakan Perlawanan Ke KPK

| No comment
Jakarta (sindoonline.net) - Simbol supremasi tertinggi PKS yakni Majelis Syura DPP PKS akhirnya tersentuh oleh tangan KPK juga. Ketua Majelis Syura PKS Hilmy Aminudin bakal dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq pada Jumat (10/5/2013). Tidak hanya itu, KPK juga akan memanggil pimpinan tertinggi di eksekutif PKS yakni Presiden PKS Anis Matta Senin (13/5/2013) pekan depan.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS Hiddayat Nurwahid enggan menjawab secara jelas pemanggilan pimpinan tertinggi PKS sebagai upaya demoralisasi KPK kepada partai yang mengusung jargon bersih dan peduli itu.
"Sejauh yang dilakukan untuk hukum, diprofesionalkan saja. Karenanya tidak perlu ditarik-tarik jadi sesuatu yang bisa dipolitisasi," ujar Hidayat di ruang pimpinan Fraksi PKS DPR RI, di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2013).
Ketika ditanya apakah KPK sudah sesuai jalur dalam penegakan hukum khususnya terkait kasus suap impor daging sapi? Hidayat enggan enggan menjawabnya. Hidayat justru mempertanyakan balik ihwal tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, bekas Ketua MPR RI ini juga menampik bila PKS melakukan perlawanan terhadap KPK terkait dengan upaya penyitaan mobil yang berada di Kantor DPP PKS, Selasa (6/5/2013) malam hingga Rabu (7/5/2013). Hanya saja, Hidayat menegaskan dari lima mobil yang diisita KPK, hanya satu mobil yang dimiliki Luthfi Hasan Ishaaq. "Tapi konon dari lima mobil itu, hanya yang Mazda yang punya Luthfi Hasan Ishaaq dan diatasnamakan Luthfi Hasan Ishaaq," cetus Hidayat.
Sementara terpisah, bekas Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan penyitaan mobil yang dilakukan KPK di kantor DPP PKS tak ubahnya seperti preman. "Kemarin tidak bawa surat jadi kayak preman," ujar Fahri.
Fahri juga menampik bila yang dilakukan PKS merupakan perlawanan kepada KPK. Menurut Fahri dalam negara demokrasi, negara tidak bisa mengakses warganya kecuali dengan dasar hukum yang jelas dan kuat. "Harus tertulis secara jelas," cetus Fahri.
Situasi yang terjadi di internal PKS saat ini ibarat tsunami politik. Kasus suap impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq dan Fathanah pada akhirnya mempertaruhkan moralitas PKS. Kita lihat saja perkembangannya.(sindo)