
Jakarta (sindoonline.net) - Simbol
supremasi tertinggi PKS yakni Majelis Syura DPP PKS akhirnya tersentuh
oleh tangan KPK juga. Ketua Majelis Syura PKS Hilmy Aminudin bakal
dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq pada
Jumat (10/5/2013). Tidak hanya itu, KPK juga akan memanggil pimpinan
tertinggi di eksekutif PKS yakni Presiden PKS Anis Matta Senin
(13/5/2013) pekan depan.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS
Hiddayat Nurwahid enggan menjawab secara jelas pemanggilan pimpinan
tertinggi PKS sebagai upaya demoralisasi KPK kepada partai yang
mengusung jargon bersih dan peduli itu.
"Sejauh yang dilakukan
untuk hukum, diprofesionalkan saja. Karenanya tidak perlu ditarik-tarik
jadi sesuatu yang bisa dipolitisasi," ujar Hidayat di ruang pimpinan
Fraksi PKS DPR RI, di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Rabu (8/5/2013).
Ketika ditanya apakah KPK sudah sesuai jalur
dalam penegakan hukum khususnya terkait kasus suap impor daging sapi?
Hidayat enggan enggan menjawabnya. Hidayat justru mempertanyakan balik
ihwal tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, bekas Ketua MPR RI ini
juga menampik bila PKS melakukan perlawanan terhadap KPK terkait dengan
upaya penyitaan mobil yang berada di Kantor DPP PKS, Selasa (6/5/2013)
malam hingga Rabu (7/5/2013). Hanya saja, Hidayat menegaskan dari lima
mobil yang diisita KPK, hanya satu mobil yang dimiliki Luthfi Hasan
Ishaaq. "Tapi konon dari lima mobil itu, hanya yang Mazda yang punya
Luthfi Hasan Ishaaq dan diatasnamakan Luthfi Hasan Ishaaq," cetus
Hidayat.
Sementara terpisah, bekas Wakil Ketua Komisi III DPR RI
dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan penyitaan mobil yang dilakukan
KPK di kantor DPP PKS tak ubahnya seperti preman. "Kemarin tidak bawa
surat jadi kayak preman," ujar Fahri.
Fahri juga menampik bila
yang dilakukan PKS merupakan perlawanan kepada KPK. Menurut Fahri dalam
negara demokrasi, negara tidak bisa mengakses warganya kecuali dengan
dasar hukum yang jelas dan kuat. "Harus tertulis secara jelas," cetus
Fahri.
Situasi yang terjadi di internal PKS saat ini ibarat
tsunami politik. Kasus suap impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan
Ishaaq dan Fathanah pada akhirnya mempertaruhkan moralitas PKS. Kita
lihat saja perkembangannya.(sindo)
