Banyuwangi
(sindoonline) - Peringati Hari Buruh Sedunia (May
Day), ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Banyuwangi, menggelar aksi dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Banyuwangi.
Dalang aksinya, ratusan buruh yang didominasi oleh eks karyawan PT Maya Muncar, mendesak agar penegakan hukum ketenagakerjaan dan jaminan hak - hak normatif buruh di Banyuwangi bisa ditegakkan.
Salah satu masa aksi Yoyok dalam orasinya, Selasa (1/5) mengatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas harus memperhatikan hak - hak buruh sesuai dengan Undang - Undang Ketenaga kerjaan sekaligus menghapus sistem kerja kontrak (outsourching) di Banyuwangi.
" Hapuskan sistem outsourching di Banyuwangi, kalau tidak bisa Bupati Anas turun saja dari Jabatannya," Ungkapnya.
Selain itu rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 98 orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), sudah menyalahi aturan karena upah mereeka hanya Rp. 500.000/bulan. Padahal sesuai SK Gubernur Upah Minimun Kabupaten (UMK) Banyuwangi sebesar Rp. 915.000/perbulan.
" Kalau pemkab sudah berani melanggar UMK dalam mengupah THL Satpol PP apalagi perusahaan - perusahaan, tolak sistem outsourching ," tambah Yoyok.
Dalam aksinya ratusan buruh tersebut menggelar longmarch sejauh 4 KM yang dimulai dari Kampus Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Gedung DPRD, Kantor Bupati dan berakhir di Kantor Kajaksaan Nageri Banyuwangi.
Sementara itu untuk mengantisipasi kejadian terburuk Polres Banyuwangi menerjukan 300 personil dalam pengamanan May day tersebut dan jumlah tersebut belum termasuk bantuan 1 pelton Brimob dari Polda Jatim. (detikmemo 1.)
Dalang aksinya, ratusan buruh yang didominasi oleh eks karyawan PT Maya Muncar, mendesak agar penegakan hukum ketenagakerjaan dan jaminan hak - hak normatif buruh di Banyuwangi bisa ditegakkan.
Salah satu masa aksi Yoyok dalam orasinya, Selasa (1/5) mengatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas harus memperhatikan hak - hak buruh sesuai dengan Undang - Undang Ketenaga kerjaan sekaligus menghapus sistem kerja kontrak (outsourching) di Banyuwangi.
" Hapuskan sistem outsourching di Banyuwangi, kalau tidak bisa Bupati Anas turun saja dari Jabatannya," Ungkapnya.
Selain itu rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 98 orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), sudah menyalahi aturan karena upah mereeka hanya Rp. 500.000/bulan. Padahal sesuai SK Gubernur Upah Minimun Kabupaten (UMK) Banyuwangi sebesar Rp. 915.000/perbulan.
" Kalau pemkab sudah berani melanggar UMK dalam mengupah THL Satpol PP apalagi perusahaan - perusahaan, tolak sistem outsourching ," tambah Yoyok.
Dalam aksinya ratusan buruh tersebut menggelar longmarch sejauh 4 KM yang dimulai dari Kampus Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Gedung DPRD, Kantor Bupati dan berakhir di Kantor Kajaksaan Nageri Banyuwangi.
Sementara itu untuk mengantisipasi kejadian terburuk Polres Banyuwangi menerjukan 300 personil dalam pengamanan May day tersebut dan jumlah tersebut belum termasuk bantuan 1 pelton Brimob dari Polda Jatim. (detikmemo 1.)
