Surabaya (sindoonline) - Rencana pemerintah memberlakukan dualisme harga Bahan Bakar Minyak-BBM hingga kini masih belum diputuskan. Bahkan jika dualisme harga BBM bersubsidi bagi seluruh konsumen dinilai memiliki risiko terlalu besar, maka bisa dipastikan kenaikan sejumlah komoditi pokok juga akan ikut naik.
Dalam dualisme kebijakan tersebut, jenis SPBU akan menjual BBM bersubsidi dibedakan menjadi dua har
ga, yakni Rp.4.500 untuk harga BBM subsidi dan Rp 6.500 untuk BBM non subsidi.
Dalam aturan itu, seperti kendaraan umum, usaha mikro, petani kecil, pelaku rumah tangga, nelayan dan kendaraan yang bukan industri, bisa menggunakan BBM bersubsidi.
Meski nantinya suplai BBM bersubsidi lebih besar daripada BBM non subsidi, jika kebijakan ini jadi diberlakukan.
Menyikapi hal tersebut kepala dinas perindustrian dan perdagangan-disperindag jawa timur Budi Setiawan mengatakan, jika pemerintah pusat tetap nekat melakukan langkah tersebut, maka pemerintah jawa timur juga bisa mempertimbangkan langkah 'dekresi kebijakan' seperti pada permasalahan komoditi bawang bulan lalu.
" langkah dekresi kebijakan tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi Jawa Timur, dan menjadi solusi terakhir jika mahalnya harga BBM sudah mengganggu kelancaran distributor usaha di jawa timur," tegas Budi Setiawan di Surabaya Minggu (28/4/2013)
Budi Setiawan menambahkan dengan adanya kelangkaan solar juga dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha, karena distribusi nya mengalami gangguan, meski hingga kini masih belum mempengaruhi kenaikan harga produksi barang nya.
"Dualisme harga BBM tersebut rawan penyalahgunaan atau penyelundupan BBM, terutama di daerah perbatasan karena disparitas harga BBM dan di luar negeri sangat besar, "Tutupnya(pur)
